Opinisulsel.com — Pemerintah Kota Makassar sedang menyiapkan pembentukan dua Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) baru yang akan beroperasi secara mandiri di sektor pangan dan infrastruktur. Langkah ini merupakan bagian dari penyesuaian regulasi dan upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa Perseroda Pangan dan Perseroda Infrastruktur akan berdiri sebagai entitas terpisah. “Keduanya akan memiliki fokus kerja masing-masing, dengan Perseroda Pangan menangani ketahanan dan distribusi pangan, sedangkan Perseroda Infrastruktur mengelola proyek-proyek strategis dan layanan publik,” jelasnya.
Salah satu strategi awal adalah mengubah Perusda Rumah Potong Hewan (RPH) menjadi Perseroda Pangan, dan Terminal menjadi Perseroda Infrastruktur. Ini akan memudahkan integrasi sistem dan memperbaiki proses bisnis.
Munafri juga menegaskan pentingnya peran Perseroda Pangan dalam menjamin suplai kebutuhan pokok masyarakat Makassar. “Makassar tidak punya sawah, jadi kami akan membangun sistem suplai padi dan beras bahkan sampai menjadi pusat trading regional,” ujarnya. Produk lokal bermerek seperti Beras Losari dan kopi lokal juga akan dikembangkan dan didistribusikan melalui Perseroda.
Pengelolaan Perseroda dirancang agar unit usaha dapat lebih mandiri dan responsif, dengan pemerintah menyediakan fasilitas dan menekan kebutuhan modal masyarakat tanpa risiko langsung menjual produk.
Saat ini, proses pembentukan Perseroda sedang dalam tahap penyusunan dokumen dan studi kelayakan, yang menjadi syarat utama sebelum diajukan Perda ke DPRD. Transformasi ini mengikuti PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, dengan fokus pada kebutuhan daerah dan kelayakan usaha.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar, Nirman Niswan Mungkasa, menambahkan bahwa pembentukan Perseroda harus terintegrasi dalam RPJMD dan didukung oleh kajian kebutuhan dan kelayakan berbasis bukti.
Dengan transformasi ini, Pemkot Makassar menargetkan Perseroda baru yang tidak hanya mandiri secara kelembagaan tetapi juga berkontribusi pada pembangunan dan ketahanan ekonomi lokal di sektor pangan dan infrastruktur. (*)
Eksplorasi konten lain dari mediata.id
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
