Opinisulsel.com — Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, menerima kunjungan tim evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Sipakalebbi, Balai Kota Makassar, Kamis (23/10), dihadiri oleh tim evaluator yang dipimpin Fanny Setiawan dan Tersisius Bagus Putra, serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
Dalam sambutannya, Sekda Andi Zulkifly menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim evaluator yang dinilai sangat penting dalam memperkuat sistem tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Evaluasi AKIP ini merupakan momentum strategis untuk mengukur sejauh mana implementasi sistem kinerja telah diterapkan di seluruh perangkat daerah, serta memastikan setiap sasaran dan indikator kinerja berorientasi pada hasil atau outcome,” ujar Andi Zulkifly.
Ia menjelaskan, proses evaluasi tahun ini mencakup sejumlah aspek utama, termasuk tindak lanjut terhadap 12 rekomendasi hasil penilaian tahun sebelumnya. Fokus evaluasi diarahkan pada review perencanaan kinerja seluruh unit kerja, penyusunan format standar pengukuran kinerja bagi setiap OPD, serta pemanfaatan laporan kinerja sebagai dasar penyusunan strategi dan target tahun berikutnya.
Lebih lanjut, Pemkot Makassar juga mulai memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan dan pemantauan data kinerja untuk memastikan proses evaluasi dapat dilakukan secara real time.
“Kita harus memastikan bahwa data yang digunakan valid dan relevan, indikator terukur dengan jelas, serta formulasi perhitungan kinerja diterapkan secara konsisten. Target ke depan harus lebih baik dan realistis dibanding capaian sebelumnya,” jelasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat Pemkot Makassar, di antaranya Kepala Inspektorat, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, serta Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana.
Masing-masing OPD menyiapkan data dukung, dokumen perencanaan kinerja, dan bukti tindak lanjut yang akan dipresentasikan kepada tim evaluator KemenPAN-RB.
Sekda Zulkifly juga memaparkan arah kebijakan pembangunan Kota Makassar yang sejalan dengan prinsip akuntabilitas kinerja. Pembangunan daerah diarahkan pada empat pilar utama, yaitu:
1. Peningkatan layanan dasar,
2. Peningkatan ekonomi masyarakat,
3. Penguatan tata kelola pemerintahan, dan
4. Pengelolaan lingkungan kota yang bersih serta berketahanan terhadap perubahan iklim.
“Melalui koordinasi lintas OPD dan pemanfaatan sistem digital, kita optimistis tata kelola pemerintahan di Makassar akan semakin akuntabel dan transparan. Evaluasi ini bukan sekadar penilaian, tetapi momentum perbaikan berkelanjutan menuju birokrasi yang adaptif dan berintegritas,” pungkasnya.
Kegiatan Evaluasi AKIP 2025 diharapkan menghasilkan rekomendasi konstruktif yang menjadi dasar penyusunan target kinerja Pemerintah Kota Makassar untuk periode 2025–2029.
Eksplorasi konten lain dari mediata.id
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
