Disdukcapil Makassar Perkuat Keamanan Data Lewat Sosialisasi Kerentanan dan Risiko SMKI

Opinisulsel.com — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Makassar terus memperkuat sistem perlindungan data penduduk melalui kegiatan Sosialisasi Kerentanan dan Risiko Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). Agenda ini digelar sebagai tindak lanjut surat Disdukcapil Provinsi Sulawesi Selatan terkait pelaksanaan Audit Internal SMKI yang akan berlangsung dalam waktu dekat.

Kegiatan sosialisasi berfokus pada pemetaan potensi kerentanan serta risiko keamanan informasi, sekaligus memperdalam pemahaman mengenai peran dan fungsi Computer Incident Security Response Team (CISRT) dalam menangani berbagai insiden siber.

Sekretaris Disdukcapil Kota Makassar, Andi Salman Baso, S.K.M., memimpin langsung kegiatan yang berlangsung pada Selasa, 18 November 2025 di Ruang Rapat Disdukcapil. Adapun Irwandi, S.E., M.M., Kepala Bidang PIAK, bertindak sebagai narasumber utama.

Dalam paparannya, Irwandi menjelaskan bahwa SMKI menjadi instrumen krusial dalam menjaga keamanan data melalui pemenuhan tiga pilar utama keamanan informasi:

* Kerahasiaan (Confidentiality)
* Integritas (Integrity)
* Ketersediaan (Availability)

Ketiga aspek ini memastikan data pribadi masyarakat terlindungi, meminimalkan risiko kerugian akibat insiden, serta menjaga layanan administrasi kependudukan tetap berjalan tanpa gangguan.

Ia juga memaparkan fungsi CISRT sebagai tim khusus yang menangani siklus insiden keamanan siber, mulai dari persiapan, deteksi, analisis, penahanan, hingga pemulihan. Keberadaan CISRT dinilai sangat vital, mengingat data kependudukan merupakan aset strategis dan sensitif.

Seluruh peserta sosialisasi merupakan perwakilan dari setiap bidang di lingkungan Disdukcapil Makassar. Keterlibatan lintas unit ini menjadi bentuk komitmen organisasi untuk membangun kesadaran keamanan informasi secara menyeluruh.

“Tujuan utama sosialisasi ini adalah meningkatkan pemahaman pegawai mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi dan keamanan sistem informasi. Di era digital, serangan siber semakin kompleks sehingga kewaspadaan dan kepatuhan terhadap standar keamanan menjadi kebutuhan mendesak, terutama bagi instansi publik,” ujar Andi Salman.

Ia menambahkan, peningkatan literasi keamanan informasi di setiap lini kerja akan membantu meminimalkan potensi kelalaian maupun gangguan yang dapat mengancam data masyarakat.

Disdukcapil Makassar berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda rutin sebagai bagian dari penguatan budaya keamanan informasi. Penerapan SMKI dan peningkatan kapasitas pegawai menjadi bagian dari upaya mendukung transformasi digital pemerintahan sekaligus memastikan layanan administrasi kependudukan berlangsung aman, andal, dan berkualitas.

Dengan terbangunnya kesadaran kolektif mengenai risiko keamanan informasi, pegawai Disdukcapil diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga dan melindungi data masyarakat yang dikelola setiap hari. (*)