Optimalisasi Peran Kader Pendamping dalam Program MBG 3B dan DASHAT di Kabupaten Jeneponto

Opinisulsel.com – Direktorat Kebijakan Strategi Bidang Peningkatan Akses dan Kualitas Pembangunan dan Pelayanan Keluarga, Kemendukbangga/BKKBN Pusat, menyelenggarakan FGD dalam rangka penyusunan Kajian Strategis Optimalisasi Peran Kader Pendamping di Kabupaten Jeneponto. Kegiatan dilaksanakan secara luring dan daring, dihadiri oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan beserta tim, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan jajaran, Tim Kemendukbangga/BKKBN Pusat, Kepala Dinas Kesehatan, Tim Tenaga Ahli Bidang Gizi Masyarakat, Kepala SPPG, perwakilan yayasan, pengawas pengantaran, perangkat desa, penyuluh KB/PLKB, pengelola Program DASHAT tingkat desa dan kelurahan, kader TPK, serta penerima manfaat 3B.

Kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi efektivitas pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) 3B.

2. Memetakan kapasitas dan tantangan kader pendamping dalam pelaksanaan MBG 3B.

3. Mensosialisasikan penggunaan Aplikasi SIPENTING sebagai alat monitoring dan evaluasi MBG 3B.

4. Menggali kondisi implementasi MBG 3B di lapangan untuk meningkatkan akurasi kebijakan nasional.

Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan, H. Shodiqon, SH., MM., membuka kegiatan dan menekankan pentingnya pemenuhan gizi seimbang bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai langkah strategis menurunkan angka stunting. Data SSGI 2024 menunjukkan prevalensi stunting nasional mencapai 19,8%, menandakan perlunya intervensi gizi lebih intensif.

Program prioritas Presiden, MBG, bertujuan memastikan akses pangan bergizi dan berkelanjutan bagi kelompok rentan. Kemendukbangga/BKKBN mendukung peningkatan status gizi melalui MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita Non-PAUD (3B). Selain itu, program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) berperan sebagai dapur satelit dalam distribusi makanan siap santap, dijalankan melalui kolaborasi SPPG, kader pendamping, dan pemangku kepentingan lintas sektor untuk memastikan tepat sasaran dan berkelanjutan.

Kader Pendamping memiliki peran kunci, antara lain:

• Verifikasi penerima manfaat.

• Distribusi MBG agar diterima dan dikonsumsi dengan benar.

• Memantau pertumbuhan anak.

• Memberikan edukasi gizi kepada keluarga berisiko stunting (KRS).

Kepala Dinas PPKB Kabupaten Jeneponto, Siti Meriam, S.STP., M.Si., mengapresiasi keterlibatan Kemendukbangga/BKKBN Pusat dan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan. Ia menekankan bahwa Jeneponto memiliki prevalensi stunting tertinggi provinsi, yakni 37%. Pemerintah daerah berkomitmen menurunkan angka stunting melalui sinergi lintas sektor dan optimalisasi peran tenaga lapangan, termasuk PKB/PLKB (83 orang), IMP Bangga Kencana (113 orang), Sub IMP Bangga Kencana (699 orang), dan Kader TPK (798 orang).

Staf Ahli Sekretariat Stunting Kemendukbangga/BKKBN, Dr. dr. Lucy Widasari, M.Si., memaparkan bahwa keberhasilan MBG membutuhkan kajian efektivitas, pengetahuan, sikap, perilaku (PSP) kader, serta faktor pendukung dan penghambat. Pemantauan penerima manfaat 3B dilakukan melalui Aplikasi SIPENTING.

FGD ini diharapkan menghasilkan:

• Rekomendasi kebijakan dalam bentuk policy brief terkait pelaksanaan MBG 3B, dengan fokus pada distribusi paket gizi, mekanisme pemantauan berbasis kader dan posyandu, serta penguatan edukasi gizi.

• Perbaikan sistem distribusi MBG 3B.

• Peningkatan kapasitas kader dalam pendataan, edukasi, dan pemantauan MBG.

• Optimalisasi pemanfaatan Aplikasi SIPENTING untuk monitoring dan evaluasi.

• Hasil konkret yang dapat meningkatkan layanan gizi dan percepatan penurunan stunting di Jeneponto.