Opinisulsel.com — Pemerintah Kota Makassar kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional dengan menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan Makassar dalam pelaksanaan program Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2024, dengan capaian skor sebesar 87 persen.
Penghargaan diserahkan langsung oleh KPK RI kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam sebuah seremoni di Jakarta, Kamis (15/5/2025). Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Inspektorat Kota Makassar Andi Asma Zulistia Ekayanti, Plt. Sekretaris Daerah Nielma Palamba, serta Ketua DPRD Makassar Supratman.
Dalam evaluasi MCP yang dilakukan KPK terhadap seluruh pemerintah daerah, Pemkot Makassar berhasil menempati peringkat ketiga tertinggi di antara kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. Predikat ini diberikan kepada daerah yang menunjukkan komitmen kuat dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Alhamdulillah, hari ini Pemerintah Kota Makassar mendapatkan penghargaan dari KPK RI dengan skor MCP sebesar 87 persen. Ini merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras seluruh pihak,” ujar Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, usai menerima penghargaan.
Munafri menyatakan bahwa capaian ini merupakan hasil kolaborasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan elemen masyarakat dalam memperkuat budaya antikorupsi di lingkup pemerintahan. Ia menekankan bahwa prestasi tersebut tidak lepas dari komitmen kolektif dalam menghadirkan layanan publik yang bersih dan profesional.
“Penghargaan ini mencerminkan keseriusan kami dalam meningkatkan integritas birokrasi, memperbaiki kualitas pelayanan publik, serta memperkuat sistem pengawasan internal,” tambahnya.
Menurut Munafri, keberhasilan ini menjadi indikator penting bahwa program-program antikorupsi, tata kelola keuangan daerah, serta layanan publik yang dijalankan Pemkot Makassar telah berada di jalur yang tepat. Ia pun berharap, capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintahan untuk terus meningkatkan kinerja dan memperkuat sistem pengendalian internal.
“Kami ingin menjadikan ini sebagai contoh dan standar dalam membangun pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Munafri juga menekankan pentingnya peran pimpinan dalam menciptakan kultur organisasi yang sehat. Ia menyebutkan, apabila manajemen puncak tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka dampak buruknya akan dirasakan hingga ke level paling bawah.
“Sebaliknya, bila pemimpin bersih, profesional, dan visioner, maka organisasi pemerintahan akan tumbuh menjadi institusi yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)
Eksplorasi konten lain dari mediata.id
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
