Opinisulsel.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kembali mencatatkan prestasi gemilang di bidang pengelolaan keuangan. Untuk kesembilan kalinya, Pemkot Makassar meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Prestasi ini diterima langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, didampingi Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham dan Ketua DPRD Makassar Supratman, dalam acara serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Auditorium BPK Sulawesi Selatan, Jalan AP Pettarani, Senin (26/5/2025).
Prestasi yang Konsisten Sejak 2015
Makassar pertama kali meraih opini WTP pada 2015 dan mempertahankannya secara berturut-turut pada 2016, 2017, 2018, 2019, lalu setelah jeda pada 2020 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), kembali melanjutkan tren positif pada 2021 hingga 2024.
Capaian ini menjadikan Makassar sebagai salah satu daerah dengan rekam jejak pengelolaan keuangan terbaik di Sulawesi Selatan.
Munafri: WTP Bukan Tujuan Akhir, Tapi Buah dari Sistem yang Benar
Dalam keterangannya, Wali Kota Munafri menegaskan bahwa opini WTP bukanlah sekadar penghargaan administratif, melainkan cerminan dari tata kelola yang tertib, transparan, dan akuntabel.
“Saya selalu ingatkan kepada seluruh jajaran, jangan kejar WTP sebagai tujuan akhir. Fokuslah pada sistem tata kelola yang benar, karena jika itu dilakukan, maka WTP akan mengikuti dengan sendirinya,” ujar Munafri.
Ia juga menekankan bahwa laporan keuangan bukan hanya dokumen formal, tapi gambaran kondisi fiskal nyata yang menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan arah pembangunan kota.
“Yang paling penting dalam laporan ini adalah bagaimana kondisi keuangan eksisting pemerintah kota. Ini yang menjadi dasar kami dalam memaksimalkan program-program,” tambahnya.
Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci
Munafri menyampaikan apresiasi terhadap dukungan lintas sektor, termasuk peran aktif DPRD Kota Makassar dan kerja kolektif seluruh perangkat daerah.
“Kami berterima kasih atas kolaborasi yang telah terbangun. Tanpa kerja sama semua pihak, membangun tata kelola yang baik tidak akan mungkin tercapai,” tuturnya.
Penilaian BPK: WTP Adalah Cerminan Kepatuhan
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, menjelaskan bahwa opini WTP bukanlah hadiah, tetapi bentuk penilaian objektif terhadap kepatuhan daerah dalam empat aspek utama, yakni: Kesesuaian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kecukupan pengungkapan informasi, Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan Efektivitas pengendalian internal.
“BPK melakukan pemeriksaan menyeluruh, mulai dari interim hingga terinci. Semua temuan telah dikomunikasikan kepada kepala daerah agar tidak ada informasi yang terlewat,” jelas Winner.
Ia juga mengingatkan bahwa tanggung jawab atas kualitas laporan keuangan sepenuhnya berada di tangan kepala daerah, dan hasil pemeriksaan harus dijadikan momentum untuk evaluasi dan perbaikan tata kelola.
Makassar Jadi Role Model, Tantangan Selanjutnya Adalah Konsistensi
Selain Makassar, daerah lain di Sulsel yang turut meraih opini WTP tahun ini di antaranya Palopo, Sidrap, Pangkep, Soppeng, dan Enrekang.
Namun demikian, BPK juga mencatat masih adanya sejumlah permasalahan di beberapa daerah, seperti lemahnya pengelolaan aset dan ketidaktertiban dalam penganggaran. Hal ini memperkuat posisi Makassar sebagai model tata kelola keuangan yang patut diteladani.
“Kami berharap semua daerah menjadikan hasil pemeriksaan ini sebagai cermin untuk memperbaiki sistem pengelolaan dan meningkatkan transparansi serta pelayanan publik,” pungkas Kepala BPK.
Eksplorasi konten lain dari mediata.id
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
