Opinisulsel.com — Wakil Wali Kota Makassar, Hj. Aliyah Mustika Ilham, menegaskan komitmen Pemerintah Kota untuk hadir secara konkret dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan bagi warga prasejahtera. Komitmen ini ditegaskan saat menerima audiensi dari Komite Perjuangan Rakyat Miskin (KPRM), Rabu (2/7/2025), di Ruang Wakil Wali Kota, Balai Kota Makassar.
Dalam pertemuan tersebut, KPRM menyuarakan keresahan masyarakat terkait proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) khususnya pada jalur domisili dan afirmasi di tingkat PAUD, SD, dan SMP. Kurangnya informasi serta keterbatasan akses teknologi menjadi tantangan utama bagi keluarga kurang mampu.
Menanggapi hal tersebut, Aliyah Mustika Ilham menyampaikan apresiasi atas aspirasi yang disampaikan dan menekankan bahwa Pemerintah Kota tidak tinggal diam.
“Pendidikan adalah hak dasar setiap anak. Pemerintah akan terus hadir, mengawal, dan memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal,” ujarnya.
Aliyah juga menjelaskan bahwa PPDB di Kota Makassar telah menggunakan sistem berbasis digital sepenuhnya. Namun, ia menyadari bahwa tidak seluruh warga memiliki kemampuan yang sama dalam mengakses layanan tersebut. Oleh karena itu, ia mendorong penguatan upaya sosialisasi dan pendampingan secara aktif.
“Pemerintah harus menjadi jembatan, bukan sekadar regulator. Pendekatan yang sensitif terhadap realitas sosial masyarakat sangat diperlukan,” tambahnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, turut memberikan penjelasan teknis terkait jalur pendaftaran. Ia memaparkan bahwa PPDB dimulai dari jalur domisili, disusul afirmasi, lalu mutasi. Ia juga mengimbau warga agar tidak hanya mendaftar di satu sekolah demi pemerataan distribusi siswa.
Terkait jalur afirmasi, Achi menjelaskan bahwa kuota khusus diberikan kepada penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan penyandang disabilitas yang terdata dalam sistem TKS. Untuk tingkat SD, kuotanya mencapai 28 siswa per kelas.
Ia juga menyoroti kehadiran 30 Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap anak-anak putus sekolah maupun mereka yang telah melampaui usia pendidikan formal. SKB ini menyediakan berbagai pelatihan seperti menjahit, seni, dan olahraga.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Kota Makassar, I Nyoman Aria Purnabhawa, mengungkapkan bahwa kuota afirmasi untuk jenjang SMP telah tersedia bagi 150 siswa yang terdaftar dalam sistem TKS.
Audiensi berlangsung dalam suasana dialogis dan konstruktif. Perwakilan KPRM mengapresiasi keterbukaan Wakil Wali Kota yang mendengar langsung aspirasi masyarakat akar rumput dan berharap kolaborasi ini menjadi awal dari terobosan nyata dalam pemenuhan hak pendidikan.
Turut hadir mendampingi Wakil Wali Kota, antara lain Fathur Rahim (Kepala Badan Kesbangpol), Achi Soleman (Kepala Dinas Pendidikan), dan I Nyoman Aria Purnabhawa (Sekretaris Dinas Sosial). Dari KPRM hadir pula Nurlina (Koordinator), Ramlah (Sekretaris), Dg Caya (Penasehat), Dg Nurung dan Yusrina (Divisi Pendidikan), Hasma (Divisi Kesehatan), serta Syachria (Divisi Ekonomi). (*)
Eksplorasi konten lain dari mediata.id
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
